Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan


Sebagaimana telah Anda pelajari dalam unit 2.1 modul ini, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam norma atau aturan yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Aturan-aturan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. 

Tanpa adanya norma yang akan terjadi adalah ketidakteraturan, kekacauan, dan tindakan-tindakan anarkhis dalam masyarakat. Karena itu peraturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diantara norma-norma tersebut yang memiliki sifat memaksa, sanksinya jelas dan tegas adalah norma hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dapat dipaksa oleh negara untuk menerima sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. 
Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan
Dalam kehidupan bernegara norma hukum memiliki peran lebih besar karena sifatnya yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara maupun penyelenggara negara untuk mematuhinya. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Ciri-ciri negara hukum menurut Prof. Dr. Ismail Suny adalah 
  1. menjunjung hukum, 
  2. adanya pembagian kekuasaan, 
  3. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan 
  4. dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Indonesia sebagai negara hukum, tentu menerapkan aturan-aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Dalam negara hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya siapapun yang bersalah, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan kesamaan kedudukan didepan hukum bagi seluruh warga negara tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Alat Penegak Hukum 

Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan terwujud jika hukum tidak dilaksanakan dan ditegakkan. Oleh karena itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara untuk menegakkan dan memastikan bahwa hukum dijalankan demi mewujudkan keadilan. Alat perlengkapan negara yang bertugas sebagai penegak hukum antara lain adalah kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara. 

Kepolisian, adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi juga bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian dilengkapi dengan wewenang melakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk menemukan tersangka dalam suatu perkara pelanggaran hukum dan kejahatan.

Jaksa, adalah alat negara yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dengan memperjuangkan hak korban atau pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan tersangka. Hakim, adalah alat negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengadilan untuk kemudian menetapkan putusan hukuman atau vonis bagi pelaku pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Pengacara atau advokad, merupakan bagian dari penegak hukum yang bertugas memperjuang kan hak seseorang yang terlibat dalam sebuah perkara, baik yang berada pada posisi sebagai tersangka maupun sebagai korban untuk mendapatkan keadilan.

Mewujudkan Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Bagaimana cara mewujudkan keadilan? Mewujudkan keadilan merupakan tujuan dari hukum. 

Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Karena itu cara mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah dengan menjaga tetap tegaknya norma hukum. Setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Dan setiap putusan hukuman harus didasarkan atas rasa keadilan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu dalam setiap putusan pengadilan ada “irah-irah” putusan atau kepala kalimat yang mengawali putusan yang dibacakan hakim, bunyi irah-irah tersebut adalah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...” Hal ini mengandung makna bahwa putusan yang diambil adalah putusan yang bijaksana, dan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh sembarangan harus benar-benar berdasarkan keadilan. Keadilan dalam masyarakat akan terwujud jika seluruh warganya mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum. Norma hukum memiliki sifat memaksa yaitu wajib dipatuhi. 

Barang siapa melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pelaku pelanggaran dibedakan menurut berat ringannya pelanggaran. Ada sanksi yang berupa teguran atau peringatan, pengurangan hak-hak tertentu, pembatasan kebebasan (penjara), denda, dan sanksi pidana, bahkan sampai pidana mati. Sifat norma hukum yang memaksa, sanksinya jelas dan tegas, serta pelaku pelanggaran segera ditindak oleh aparat penegak hukum, menjadikan norma hukum cenderung lebih ditakuti dibanding norma-norma lain yang berlaku. Keadilan dalam masyarakat diwujudkan dengan cara melindungi hak-hak warga negara, serta adanya sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelanggar hukum. Anggota masyarakat yang melanggar hukum harus dikenai hukuman karena perbuatannya yang merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. 

Pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum, dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Karena tindakan main hakim sendiri adalah pelanggaran norma hukum. Lalu apa yang harus dilakukan jika seseorang mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam masyarakat? Sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik, tentu kita tidak boleh berdiam diri, tetapi juga tidak boleh main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri jelas merupakan suatu pelanggaran hukum. 

Jika kita mengetahui seseorang melakukan pelanggaran hukum, kita wajib melapor kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Selanjutnya polisi yang akan bertindak menangani kasus pelanggaran hukum tersebut. Tindakan warga masyarakat melaporkan peristiwa pelanggaran hukum maupun kejahatan kepada pihak yang berwajib sangat membantu aparat penegak hukum. Hal ini merupakan bentuk partisipasi warga masyarakat dalam upaya menegakkan hukum, dan keadilan. Sebaliknya, jika warga masyarakat acuh tak acuh, tidak peduli terhadap peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya, mengetahui tetapi berdiam diri, maka sikap seperti ini menunjukkan tidak adanya partisipasi dalam upaya penegakan hukum, untuk mewujudkan keadilan. 

Pemberian hukuman kepada pelaku penggaran atau kejahatan hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan yaitu pengadilan. Lembaga peradilan memegang pe ranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.

Soal tentang Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.
1. Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan atau neraca yang setara mengandung makna bahwa . . . .
a. Norma hukum lebih menitikberatkan pada pertimbangan
b. Hukum itu tidak berat sebelah, dan tidak pernah memihak
c. Berat ringannya pelanggaran hukum harus ditimbang dulu
d. Pemberian hukuman harus berdasarkan kepentingan korban

2. Apabila norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak dipatuhi oleh warga masyarakat maka dampaknya ialah. . . .
a. Terjadi kekacauan dan anarkisme
b. Banyak orang yang akan dipenjara
c. Tugas kepolisian semakin berat
d. Anggota masyarakat akan unjuk rasa

3. Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ialah . . . .
a. Melindungi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat
b. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat
c. Memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melanggar
d. Untuk membuat orang takut sehingga tidak akan merugikan orang lain

4. Norma hukum memilki sifat memaksa artinya . . . .
a. Warga masyarakat terpaksa patuh karena takut polisi
b. Pemberian hukuman diberikan karena terpaksa
c. Pelanggarnya dapat dipaksa untuk menerima sanksi
d. Polisi dapat memaksa seseorang untuk patuh atau tidak patuh

5. Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan....
a. Jaksa
b. Hakim
c. Pengacara
d. Kepolisian

6. “Negara Indonesia adalah negara hukum” pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . . . .
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 1 ayat (2)
c. Pasal 1 ayat (3)
d. Pasal 2 ayat (1)

7. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . . . .
a. Pasal 27 ayat 1
b. Pasal 27 ayat 2
c. Pasal 27 ayat 3
d. Pasal 27 ayat 4

8. Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum. Karena itu jika mengetahui adanya peristiwa pelanggaran hukum, yang harus dilakukan ialah . . . .
a. Beramai-ramai menghukum pelaku
b. Melapor kepada yang berwajib
c. Berdiam diri agar tidak terlibat
d. Memberitahu orang lain

9. Pemberian hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum diberikan setelah melalui proses . . . .
a. Pemeriksaan kepolisian
b. Pemeriksaan oleh jaksa
c. Pembelaan oleh pengacara
d. Persidangan di pengadilan

10. Keadilan dalam masyarakat dapat terwujud jika seluruh anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku, dan berpartisipasi dalam . . . .
a. Upaya penegakan hukum
b. Mengadili suatu perkara
c. Menghukum pelaku pelanggaran
d. Penyelidikan yang dilakukan polisi

B. Uraian: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Apa arti pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Apa artinya?
3. Apa makna yang terkandung dalam “irah-irah” atau kepala kalimat ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...” dalam setiap putusan yang dibacakan oleh hakim?
4. Mengapa diantara berbagai macam norma yang berlaku, norma hukum cenderung lebih dipedulikan (ditakuti) dibanding norma yang lain?
5. Tindakan main hakim sendiri tidak mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Mengapa demikian?
6. Adakah perbuatan main hakim sendiri yang pernah terjadi di daerah Anda? Jika ada kapan, peristiwa apa, dan bagaimana tindak lanjutnya? [ Tampilkan Jawaban ]
Baca Juga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar