Dinamika Pelanggaran Hukum


Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa  terjadi pelanggaran hukum?

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain.

 Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum 

Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: 
  1. pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan; 
  2. hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.
Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari, kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.
a.Dalam lingkungan keluarga, di antaranya:
  1. mengabaikan perintah orang tua;
  2. mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar;
  3. ibadah tidak tepat waktu;
  4. menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak;
  5. nonton tv sampai larut malam; dan 
  6. bangun kesiangan.
b.Dalam lingkungan sekolah, di antaranya
  • menyontek ketika ulangan;
  • datang ke sekolah terlambat;
  • bolos mengikuti pelajaran;
  • tidak memperhatikan penjelasan guru; dan
  • berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.
c.Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya:
  • mangkir dari tugas ronda malam;
  • tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas;
  • main hakim sendiri;
  • mengonsumsi obat-obat terlarang;
  • melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain;6) melakukan perjudian; dan
  • membuang sampah sembarangan.
d.Dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya:
  1. tidak memiliki KTP;
  2. tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
  3. melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya;
  4. melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara;
  5. tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum; dan 
  6. merusak fasilitas negara dengan sengaja.

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Pernahkah Anda melihat seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keragu-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas. 

Peristiwa serupa sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulangulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, akhirnya menjadi hal yang biasa saja. 

Hal yang sama bisa juga menimpa Anda. Misalnya, jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, esok lusa, pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut.
Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 

Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

No.

Norma

Pengertian

Contoh-Contoh

Sanksi

1.

Agama

Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran

a.     beribadah

b.     tidak berjudi

c.     suka beramal

Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa)

2.

Kesusilaan

Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baikburuknya suatu perbuatan

a.     berlaku jujur

b.     menghargai orang lain

Tidak tegas, karena hanya diri sendiri

yang merasakan

(merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya)

3.

Kesopanan

Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat

a.       menghormati orang yang lebih tua

b.       tidak berkata kasar

c.       menerima dengan tangan kanan

Tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan

4.

Hukum

Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)

a.     harus tertib

b.     harus sesuai prosedur

c.     dilarang mencuri

Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali


Dalam Tabel di atas, disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut.

Tegas 

berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
Hukuman pokok, yang terdiri atas:
hukuman mati; dan
hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

Hukuman tambahan, yang terdiri atas: 
pencabutan hak-hak tertentu;
perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; dan
pengumuman keputusan hakim.

Nyata 

berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. 

Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. 

Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

 Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan  dalam  perilaku  yang sesuai dengan  sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:
  • memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
  • mempertahankan tertib hukum yang ada; dan
  • menegakkan kepastian hukum.
Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:
  1. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
  2. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
  3. tidak menyinggung perasaan orang lain;
  4. menciptakan keselarasan;
  5. mencerminkan sikap sadar hukum; 
  6. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.
Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sebagai bentuk perwujudan partisipasi Anda dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

a. Dalam Kehidupan di Lingkungan Keluarga:Mematuhi perintah orang tua.; Ibadah tepat waktu.
;Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya.; Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.

b. Dalam kehidupan di Lingkungan Sekolah: ;Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya.;Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.  ;Tidak menyontek ketika ulangan.
;Memperhatikan penjelasan guru.;Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.

c.Dalam Kehidupan di Lingkungan Masyarakat1) Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat; 2) Bertugas ronda. ;Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti.;Menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah.;Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya; 6) Membayar iuran warga.

d.Dalam kehidupan di Lingkungan Bangsa dan Negara: 1) Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.;Memiliki KTP.; Memiliki SIM.;Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. ;Membayar pajak.Membayar retribusi parkir.
Baca Juga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar