Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara


Proses perumusan dasar negara Pancasila, dimulai dari waktu pembentukan Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Selanjutnya perumusan dasar negara dilakukan dalam persidangan-persidangan BPUPKI. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI, apakah Jepang benar-benar ingin memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa tugas BPUPKI, kapan BPUPKI bersidang, dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan usul rancangan dasar negara dalam persidangan BPUPKI? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mari kita simak uraian berikut ini.

Pembentukan BPUPKI 

Pepatah yang berbunyi “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” menggambarkan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Lepas dari penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ganti dijajah oleh Jepang yang mulai masuk dan menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada waktu itu Jepang mengetahui apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan. Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia, dengan mempromosikan semboyan “Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia”.


Tetapi kenyataannya sama saja, Jepang adalah penjajah yang tak kalah kejamnya dengan Belanda sehingga menyebabkan penderitaan luar biasa bagi bangsa Indonesia diantaranya penderitaan yang disebabkan oleh peraturan Jepang tentang kerja paksa yang disebut romusha. Rakyat Indonesia kecewa dan memberontak terhadap pemerintah Jepang. Tahun 1944 Jepang mulai terdesak oleh tentara Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda) yang melakukan pembalasan. 

Untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu, Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janjinya tersebut pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Cosakai. Sesuai dengan namanya tugas BPUPKI adalah menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Berapa jumlah anggota BPUPKI? 

Pada saat dilantik oleh Jepang tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI berjumlah 62 orang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua orang wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.Panji Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. 

Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang resmi kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Diantara masa persidangan pertama dan kedua tersebut BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi yaitu sidang yang dilaksanakan pada masa reses (masa istirahat Gambar: Masa penjajahan Jepang dari kegiatan persidangan). Jadi meskipun seharusnya istirahat tetapi para tokoh pendiri negara tetap bekerja keras dengan bersidang untuk membahas usul-usul rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pada masa reses ini dihadiri tiga puluh delapan (38) orang, dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Ir.Soekarno.

Usulan Dasar Negara oleh Para Pendiri Negara 

 Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam pidato pada awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. 

Selanjutnya dalam sidang pertama BPUPKI para tokoh pendiri negara secara bergantian menyampaikan pidato dan pandangannya. Beberapa diantaranya mengusulkan rumusan dasar negara. Meskipun rumusan dasar negara yang diusulkan berbeda-beda, namun rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan isi materi maupun semangat yang menjiwai rumusan-rumusan tersebut. Usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI (tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945) secara berurutan disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) 

Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia, Mr.Muhammad Yamin mengatakan bahwa: ”...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur.” Selanjutnya dikatakan pula ”...kita tidak berniat laluakan meniru sesuatu susunan tatanegara negeri luaran...” (Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 1998:15). 

Mr . Muhammad Yamin mengusulkan limadasarnegara Indonesia merdeka secara lisan dan tertulis. Usulan secara lisan yang disampaikan ketika berpidato, berbeda dengan usulan yang tertulis. Berikut adalah rumusan dasar negara yang disampaikan secara lisan ketika berpidato dan yang disampaikan secara tertulis.

Mr.Soepomo (31 Mei 1945) 

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang disampaikan oleh Mr. Soepomo adalah sebagai berikut. 
  1. Persatuan 
  2. . Kekeluargaan 
  3.  Keseimbangan lahir dan batin 
  4.  Musyawarah 
  5. Keadilan rakyat 
Dalam pidatonya Mr. Soepomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat, yang mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, bukan negara yang mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau golongan yang paling kuat.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945) 

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidato tersebut diusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. 
  1.  Kebangsaan Indonesia 
  2.  Internasionalisme, atau Perikemanusiaan 
  3. Mufakat atau Demokrasi 
  4. Kesejahteraan Sosial 
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan 
Untuk lima dasar negara tersebut Ir. Soekarno juga mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Panca artinya lima, sila artinya asas atau dasar, di atas kelima dasar itulah Negara Indonesia berdiri. Ir. Soekarno mengatakan bahwa nama Pancasila ini berasal dari seorang ahli bahasa kawan beliau, tetapi tidak disebutkan siapa kawan tersebut. 

Usul mengenai nama Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningratmembentuk Panitia Kecil yang bertugas mengumpulkan usulan dari para anggota yang akandibahas padamasasidang berikutnya yaitu sidang kedua. PanitiaKecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno ini beranggotakan delapan orang, yaitu (1) Ir. Soekarno, (2) KiBagoesHadikoesoemo, (3) KyaiHajiWachidHasjim, (4) Mr.MuhammadYamin, (5) Sutardjo Kartohadikoesoemo, (6) A.A Maramis, (7) Otto Iskandardinata, dan (8) Drs. Mohammad Hatta. 

Panitia kecil tersebut selanjutnya mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang terkait dengan persiapan Indonesia Merdeka. Usul-usulyang masuk dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalambeberapa golongan, yaitu: 
1) usul yangminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya; 2) usul mengenai dasar; 3) usul mengenai soal unifikasi dan federasi; 4) usul mengenai bentuk negara dan kepala negara; 5) usul mengenai warga negara; 6) usul mengenai daerah; 7) usul mengenai soal agama dan negara; 8) usul mengenai pembelaan, dan 9) usul mengenai soal keuangan. (Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI,1998:110) 

Sesudah sidang, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan tiga puluh delapan (38) orang anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Dalam rapat tersebut dibentuk satu Panitia Kecil lagi yang kemudian disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan ini adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Siapa saja anggota Panitia Sembilan yang bertugas menyelidiki usul-usul tentang perumusan dasar negara tersebut? 
Anggota Panitia Sembilan adalah:
panitia 9 bpupki
  • (1) Ir. Soekarno (ketua), 
  • (2) Mohammad Hatta, 
  • (3) Muhammad Yamin, 
  • (4) A.A Maramis,
  • (5) Mr.Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan), 
  • (6) Kyai Haji Wahid Hasjim, 
  • (7) Kyai Haji Kahar Moezakir, (8) Haji Agoes Salim,dan 
  • (9) R.AbikusnoTjokrosoejoso (golongan Islam).

Piagam Jakarta (22 Juni 1945) 

Panitia Sembilan mengadakan rapat dirumah kediaman Ir.Soekarnodi Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama masalah agama dan negara. 

Setelah rapat yang cukup alot, tanggal 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau Pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh Ir. Soekarno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dinamakan ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”. Naskah “Mukadimah” yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan itu kemudian terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” Di dalam naskah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, “Mukadimah” atau “Piagam Jakarta” tersebut terdapat rumusan dasar negara Pancasila sebagai berikut. 
  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
  3. Persatuan Indonesia 
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Bunyi lengkap naskah Mukadimah atau Pembukaan hukum dasar tersebut adalah sebagai berikut.
 ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telahsampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa,dan dengan didorong kan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.1998:407)

 Selanjutnya naskah “Piagam Jakarta” tersebut akan dibawa ke Sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Panitia Sembilan berkeyakinan bahwa “Mukadimah” dapat menghubungkan dan mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam sidang kedua BPUPKI rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu Mukadimah atau Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI.


Soal Uji Pemahaman

1. Pepatah “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” menggambarkan kondisi bangsa Indonesia yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Pada tahun 1942 Indonesia lepas dari penjajahan Belanda ganti dijajah oleh ....
A. Jepang
B. Sekutu
C. Inggris
D. Amerika Serikat

2. Penderitaan bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh peraturan tentara Jepang di masa penjajahan adalah . . . .
A. kerja rodi
B. tanam paksa
C. kerja paksa
D. romusha

3. Ketika mulai terdesak oleh Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda), Jepangberusaha mengambil hati bangsa Indonesia dengan . . .
A. memerintahkan BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan
B. menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
C. mendesak tokoh-tokoh bangsa Indonesia agar segera bersidang
D. meminta agar BPUPKI menyusun rancangan dasar negara

4. BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan beberapa orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI tersebut ialah . . .
A. dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat C. Moh Yamin
B. Ir. Soekarno                      D. Drs. Moh. Hatta

5. Tugas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
ialah . . . .
A. menyiapkan dan mengesahkan Pancasila Dasar Negara
B. membuat rancangan undang-undang dasar Negara RI
C. mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden RI
D. mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan

6. Sidang BPUPKI yang menghasilkan rancangan dasar negara adalah sidang pertama
yang diselenggarakan pada tanggal . . .
A. 29 April sd. 1 Mei 1945
B. 28 Mei sd. 1 Juni 1945
C. 29 Mei sd. 1 Juni 1945
D. 10 Juli sd. 17 Juli 1945

7. Perhatikan rumusan Dasar Negara berikut ini!
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat
Rumusan tersebut adalah rumusan yang diusulkan oleh . . .
A. Ir. Soekarno
B. Mr. Moh Yamin
C. Mr. Soepomo
D. Drs. Mohammad Hatta

8. Perhatikan rumusan rancangan dasar negara berikut ini!
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Rumusan tersebut adalah rumusan yang diusulkan oleh . . .
A. Ir. Soekarno
B. Mr. Moh Yamin
C. Mr. Soepomo
D. Drs. Mohammad Hatta

9. Perhatikan rumusan Dasar Negara berikut ini!
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijak- sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan tersebut adalah rumusan yang diusulkan oleh . . .
A. Ir. Soekarno
B. Mr. Moh Yamin
C. Mr. Soepomo
D. Drs. Mohammad Hatta

10. Tokoh yang mengemukakan pemikirannya tentang nama Pancasila untuk Dasar Negara
Indonesia ialah . . . .
A. Drs. Mohammad Hatta
B. Ir. Soekarno
C. Mr. Moh Yamin
D. R. Abikusno Tjokrosoejoso

II. Uraian: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Apakah semboyan yang dipromosikan Jepang untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang? Jelaskan!
2. Berapa kali BPUPKI mengadakan persidangan, dan kapan?
3. Apa hasil-hasil sidang BPUPKI?
4. Mengapa dasar negara harus disusun sekuat
5. Nilai-nilai apakah yang tercermin dalam sikap para tokoh ketika berlangsungnya proses perumusan/penetapan dasar negara yang dapat kita teladani? [ Lihat Kunci Jawaban ]
Baca Juga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar