Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Dalam dunia olahraga seperti sepak bola, futsal, volley, dan sebagainya kita tahu bahwa ada aturan main yang harus ditaati agar permainan berjalan dengan baik, dan menyenangkan. Semua pihak baik yang menang maupun yang kalah akan merasa puas karena pertandingan berlangsungdengan obyektif (fair play). Sebaliknya jika aturan main tidak ditaati, maka akan menimbulkan keributan, bahkan bisa terjadi kekacauan. 
Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pertandingan yang seharusnya menjadi tontonan menarik, berubah menjadi suatu kekacauan. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada konstitusi atau undangundang dasar yang harus ditaati agar pemerintahan negara berjalan dengan baik, sehingga tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat terwujud. 

Sebagai warga negara Indonesia kita perlu mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana kostitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuat dan disahkan oleh para pendiri negara. Pemahaman tentang konstitusi akan mendorong seseorang untuk memiliki kesadaran berkonstitusi, kesadaran untuk mematuhi peraturan dan hukum negara. 

Perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi dalam bahasa Inggris “constitution”, berarti hukum dasar. Kontitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pegangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 

Konstitusi tertulis biasa disebut undang-undang dasar. Di negara kita konstitusi tertulis tersebut dinamakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang meskipun tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Contoh pidato Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI). 

Apa saja yang dimuat dalam Konstitusi? Pada umumnya suatu konstitusi memuat kesepakatan dasar yang dibuat oleh suatu bangsa yang meliputi tiga hal utama yaitu kesepakatan tentang: 
  1. tujuan atau cita-cita bersama, 
  2.  aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, 
  3. bentuk negara dan prosedur ketatanegaraan. 
Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga negara yang bertugas sebagai “penjaga konstitusi”. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji apakah suatu peraturan (undang-undang), sesuai atau tidak dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ternyata tidak sesuai, maka peraturan undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi tetap terjaga dengan baik.

Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tanggal 10 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI) Acara sidang hari pertama ini adalah membahas tentang bentuk negara. Setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI Dr.Rajiman Wedyodiningrat dan diperkenalkannya anggota baru, sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan. Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (yang dibentuk pada masa sidang pertama), melaporkan hasil pekerjaannya yaitu: 
  • Usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan “selekaslekasnya Indonesia Merdeka” 
  •  Panitia Sembilan telah menghasilkan konsep Rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta. 
Tanggal 11 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI) Setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan anggota, dibentuklah Panitia Perancang Hukum Dasar yang terdiri atas 3 (tiga) Panitia Kecil yaitu: 
  • Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua: Ir. Soekarno) 
  • Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta) 
  • Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air (Ketua: Abikoesno Tjokrosoejoso). 
Rapat tanggal 11 Juli 1945 yang dimulai pada Pukul 09.20 WIB, ini ditutup pada Pukul 05.15 dini hari. Selanjutnya Panitia Kecil Perancang hukum dasar bekerja sesuai tugasnya untuk dilaporkan pada sidang keesokan harinya tgl 13 Juli 1945.

Tanggal 13 Juli 1945 (Rapat Panitia Perancang UUD) Rapat diipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas rancangan hukum dasar yang dihasilkan Panitia Kecil.Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang- Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa

Tanggal 14Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI) Acara sidang tanggal 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia merdeka, dan Pembukaan UUD. Sedangkan batang tubuh UUD-nya dibahas keseokan hari supaya anggota punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu. Tanggal15Juli 1945(Rapat Besar BPUPKI)

Acara sidang tanggal 15 Juli 1945 adalah lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Semua anggota memberikan pendapat, usul, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dsb.

Tanggal 16 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI) Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian pula laporan Panitia tentang Keuangan dan Perekonomian serta laporan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnyaditerima dengan suara bulat padaSidangBPUPKItanggal16Juli1945. Hasil sidang yang diterima secara bulat tersebut tergambar jelas dalam pidato Dr. Radjiman berikut ini: 
“...Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang- Undang Dasar ini kita terimadengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah Tuantuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima, berdiri”. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan”
 Setelah sidang BPUPKI yang kedua ditutup, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zyunbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, dan Wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Selanjutnya rancangan Undang- Undang Dasar tersebut dibahas dan disahkan dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemedekaan Indonesia.

Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan, dan dilandasi nilainilai nasionalisme yang tinggi tercermin dalam sikap kerelaan berkorban, bekerja keras, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan.

Berikut ini adalah cuplikan jalannya sidang PPKI dalam acara pengesahan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Ketua PPKI.
Ketua SOEKARNO: 
Sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada pada suatu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin, menurut kehendak rakyat, telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 (Nippon). Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubung dengan itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kita pun bertindak di dalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar saja yang mengandung sejarah. Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapatmungkin kita mengikuti garis- garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perobahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusanyangkecil-kecil hendaknya kita ke sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.”

Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 PPKI berhasil menetapkan: 
  1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
  2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden, dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. 
  3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 
Dengan pengesahan hasil sidang PPKI tersebut, maka Indonesia menjadi suatu negara yang berkonstitusi, negara yang memiliki undang-undang dasar, namanya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-II No.7 Tahun 1946, halaman 45-48. 

Perubahan Naskah Piagam Jakarta Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rumusan Pembukaan Undang- Undang Dasar maupun rancangan batang tubuh (pasal-pasal) pada naskah Piagam Jakarta hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan-perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. 
  1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan. 
  2. Sila pertama, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
  3. Perubahan pasal 6 UUD yangberbunyi” Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.” 
  4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 memiliki susunan atau sistematika sebagai berikut. 
  1.  Pembukaan yang berisi empat (4) alinea; 
  2. Batang Tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas: a. 16 Bab ; b. 37 Pasal ; c. 4 Pasal Aturan Peralihan ; d. 2 Ayat Aturan Tambahan
  3. Penjelasan terdiri atas:a. Penjelasan Umum ; b. Penjelasan Pasal demi Pasal
Saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sudah mengalami amandemen (perubahan) sebagai upaya penyempurnaan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945”, yang merupakan pokok kaidah fondamental. Aturan dasar yang mengalami perubahan antara lain adalah tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebelum ada perubahan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Coba Anda cari informasi aturan dasar lainnya yang mengalami perubahan.

Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945

Seperti dikemukakan di depan, bahwa dalam permainan olahraga ada aturan main yang harus ditatati. Dalam keluarga yang merupakan kelompok terkecil masyarakat, juga ada aturan yang harus ditaati seluruh anggota keluarga. Demikian pula dalam masyarakat, kita sudah belajar tentang macam-macam norma.

Aturan-aturan itu penting agar kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.Penyelenggara pemerintahan negara, dan warga negara Indonesia wajib patuh melaksanakan amanat UUD Negara RI Tahun 1945.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yaitu hukum yang tertinggi dan fondamental.

Sebagai hukum dasar,UUD Negara RI Tahun 1945mempunyai arti yang sangat penting yaitu sebagai sumber bagi hukum-hukum dibawahnya. Segala hukum dan peraturan di Indonesia seperti Ketetapan MPR (termasuk ketetapan MPR untuk mengubah UUD), berbagai macam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan peraturanoeraturan yang lain harus bersumber dan berpedoman pada UUD Negara RI Tahun 1945, tidak boleh bertentangan.Jika ada suatu peraturan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 maka peraturan tersebut harus batal demi hukum.

Uji Kepahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh...
A. BPUPKI dalam Sidang I
B. BPUPKI dalam Sidang II
C. PPKI dalam Sidang hari pertama
D. PPKI dalam Sidang hari kedua

2. Ketua PPKI yang memimpin Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah ....
A. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
B. Ir. Soekarno
C. Mr. Moh. Yamin
D. Drs. Moh. Hatta

3. Perhatikan pernyataan berikut.
1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2) Membentuk Kementerian atau Departemen
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
5) Membentuk Komite Nasional Partai Indonesia
Dari pernyataan tersebut, hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor . . . .
A. (1); (2); dan (3)
B. (1); (3); dan (4)
C. (2); (3); dan (5)
D. (2); (4); dan (5)

4. Salah satu perubahan naskah Piagam Jakarta yang dilakukan dalam Sidang PPKI adalah tentang .....
A. dihapusnya bagian Penjelasan Umum
B. dihapusnya penjelasan pasal demi pasal
C. kata Mukadimah menjadi Pembukaan
D. bertambahnya pasal-pasal Batang Tubuh UUD

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini sudah mengalami perubahan. Tujuan dari perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk . . . .
A. menyempurnakan aturan-aturan dasar
B. mengganti semua pasal dalam batang tubuh
C. menghapus penjelasan UUD RI Tahun 1945
D. menambah jumlah bab dalam UUD RI Tahun 1945

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, bukan hukum biasa melainkan hukum yang bersifat ....
A. umum
B. khusus
C. tak terbatas
D. fondamental

7. Sebagai hukum dasar UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki arti yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu menjadi . . .
A. sumber hukum bagi hukum-hukum di bawahnya
B. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C. menjadi pedoman tingkah laku warga negara
D. pegangan dalam pergaulan hidup sehari-hari

8. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, maka yang terjadi adalah . . . .
A. negara tersebut akan kacau dan hancur
B. tidak ada acuan untuk mengatur negara
C. rakyat akan memberontak pada negara
D. hak-hak warga negara tidak terlindungi

9. Sebagai hukum dasar UUD Negara RI Tahun 1945 harus dipatuhi oleh . . . .
A. lembaga-lembaga negara
B. lembaga perwakilan rakyat
C. penyelenggara pemerintahan
D. seluruh warga negara Indonesia

10. Salah satu kesepakatan dasar tentang amandemen atau perubahan UUD Negara RI
Tahun 1945 yaitu . . . .
A. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
B. mempertahankan Penjelasan Umum maupun pasal-pasal
C. mengganti semua pasal-pasal isi UUD Negara RI Tahun 1945
D. mengganti susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peran Tokoh Perumus UUD 1945

Siapakah yang dimaksud dengan tokoh pendiri negara, Bapak bangsa Indonesia atau yang sering disebut TheFounding Fathers? Bapak bangsa Indonesia adalah julukan bagi tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya Negara Republik Indonesia. Para tokoh yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Seperti menyusun rancangan dasar negara Indonesia merdeka, menyusun rancangan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka, menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, menyusun struktur Negara Republik Indonesia dan sebagainya hingga menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di dunia.

Anggota BPUPKI maupun PPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia, orang-orang terpilih dan mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, maupun golongan kebangsaan pada masa itu. Siapa saja anggota BPUPKI dan PPKI tersebut?



Peran Para Tokoh dalam Mendirikan Negara

Berdirinya Negara Republik Indonesia ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang serta merta terjadi. Peristiwa Proklamasi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesiamerupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam usahanya mewujudkan cita-cita merdeka.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesiatidak lepas dari peran para tokoh bangsa Indonesia dalam BPUPKI dan PPKI. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, ada perbedaan peran antara BPUPKI dengan PPKI. BPUPKI berperan dalam mengkaji dan menelaah, yaitu pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang BPUPKI di bahas dan ditanggapi oleh para anggota lainnya.

Sedangkan PPKI berperan untuk mengambil keputusan, pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang PPKI dirundingkandan dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan. Ada banyak sekali tokoh BPUPKI-PPKI yang berperan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantaranya ialah tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar badan yang berperan adalah BPUPKI. Sedangkan dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar badan yang berperan adalah PPKI.

Tokoh-tokohBPUPKI yang memegang peran dalam proses perumusan hukum dasar tersebut antara lain ialah Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI), Ir. Soekarno (anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar), Drs. Moh. Hatta (anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan), Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air). Ada pula Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Untuk lebih mengenal dan meneladani semangat serta komitmen para tokoh yang memegang peran penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar tersebut Anda dapat mengikuti uraian berikut ini.

Dr. K R T.Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKIyang mempimpin dan mengarahkan jalannya persidangan BPUPKI sehingga menghasilkan keputusan-keputusan bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan benegara di Indonesia. Beliau seorang dokter yang lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 1879, bertugas di RS Ingatan Lawang (1904-1906), di Keraton Solo (1906-1936). Ir.Soekarno, Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, Ketua PPKI, Proklamator, dan Presiden RI yang Pertama. Beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan tokoh yang memegang peran sangat penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Sebagai Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, Ir. Soekarno bertanggungjawab memimpin rapatrapat Panitia Kecil membahas segala sesuatu yang akan menjadi isi Undang-Undang Dasar. Penyiapan bahan-bahan rapat/sidang, pembahasan materi dalam sidang sering berlangsung dari pagi sampai malam, bahkan hingga dinihari. Semua dilakukan demi terwujudnya hukum dasar yang menjadi salah satu persyaratan berdirinya Negara RI.

Drs. Mohammad Hatta, tokoh pejuang, negarawan, ahi ekonomi, proklamator, dan Wakil Presiden RI yang pertama. Beliau lahir di Bukit Tinggi Sumatra Barat tanggal 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Dalam proses perumusan hukum dasar beliau menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan. Drs. Mohammad Hatta memiliki hoby membaca dan rajin menulis. Buku-buku karya beliau sangat banyak. Karena rasa kepeduliannya terhadap rakyat dan perekonomian Indonesia, beliau membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan negara adalah memakmurkan rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan, maka menurut Bung Hatta bentuk usaha yang cocok untuk Indonesia adalah koperasi. (sumber: https://www.jurnal.id diunduh tanggal 27 Desember 2017)

Abikoesno Tjokrosoejoso, lahir di Ponorogo, 15 Juni 1897. Dalam proses perumusan hukum dasar beliau berperan sebagai Ketua Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang akan dibahas dalam sidang dan diputuskan menjadi bagian dari isi Undang-Undang Dasar. Djajadiningrat, lengkapnyaProf. Dr.Pangeran ArioHuseinDjajadiningrat,lahir tanggal 8 Desember 1886 di Kramat Watu, Kabupaten Serang. Beliau lulus dari Universitas Leiden bagian Kesusasteraan dan Filsafat. Tugas beliau dalam proses perumusan hukum dasar atau Undang- Undang Dasar adalah sebagai Tim Penghalus Bahasa bersama dengan Haji Agoes Salim, dan Mr. Soepomo. Husein Djajadiningrat dikenal sebagai salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika masih remajabeliau dikenal sebagai pemuda yang pintar dan berbakat, baik dalam ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan. Beliau juga dikenal sebagai ahli keislaman pada masanya, dan “Bapak metodologi penelitian sejarah Indonesia” (Sumber: https://id.m.wikipedia. org, diunduh tanggal 27 Desember 2017)

Haji Agoes Salim, lahir tanggal 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Pendidikan dasar ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS) yaitu sekolah khusus anakanak Eropa, kemudian melanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) di Batavia, dan saat lulus beliau menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Kemudian Haji Agoes salim bekerja sebagai penerjemah. Dalam proses perumusan hukum dasar, Haji Agoes Salim menjadi Tim Penghalus Bahasa. (Sumber: https://id.m.wikipedia.org, diunduh tanggal 27 Desember 2017)

Prof. Mr. Dr.Soepomo, lahir tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Solo, wafat di Jakarta 22 Januari 1958. Beliau seorang ahli hukum yang karena pemikiran-pemikirannya tentang hukum dasar dikenal sebagai “arsitek” Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 bersama tokoh yang lain seperti Muhamad Yamin. Dalam Sidang BPUPKI Tanggal 31 Mei 1945 Mr. Soepomo mengusulkan rancangan dasar negara, bersama Ir. Soekarno, dan Mr. Muhamad Yamin. Dalam proses perumusan hukum dasar selain aktif menyampaikan pikiran-pikirannya, beliau juga dipercaya sebagai Tim Penghalus Bahasa untuk Rancangan Undang-Undang Dasar.

Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas hanyalah sebagian dari para tokoh pendiri negara.Selain tokoh-tokoh tersebut masih banyak lagi tokoh yang berperan dan berjasa dalam mendirikan negara. Siapa mereka, bisakah Anda menyebutkannya? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan. Agar seluruh unsur bangsa Indonesia dapat hidup dan bekerjasama dalam satu negara yang sama, diperlukan adanya kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan kehidupan kenegaraan akan diatur berdasarkan kekuasaan belaka.

Para pendiri negara bersepakat bahwa negara yang didirikan adalah Negara Kesatuan Republlik Indonesia, yaitu suatu negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan, kebangsaan atau nasionalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan didasari oleh tekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakatnya majemuk.

Sungguh luar biasa pemikiran, peran dan jasa para pendiri negara Indonesia. Kita patut bangga dan meneladani semangat kebangsaan maupun komitmen pada para pendiri negara, dalam merwujudkan berdirinyaNegara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh para pendiri negara tersebut. Kita harus menjunjung tinggi kesepakatan nasional para pendiri negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Apa saja kesepakatan nasional para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Diantaranya ialah tentang susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Fondamental berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu tidak dapat diubah.
Baca Juga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar